RS Di Sidoarjo Larang Pegawai Memakai Jilbab

SIDOARJO (Berita Terbaru) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sidoarjo mengancam akan mendemo Rumah Sakit Delta Surya, jika tidak segera mencabut aturan yang melarang pegawai perempuan memakai jilbab.

Apalagi, sudah ada desakan dari berbagai pihak dan managemen RS Delta Surya tetap menjalankan aturan itu.

Ketua DPC GP Ansor Sidoarjo M Agus Ubaidillah mengatakan DPRD sudah memanggil pihak rumah sakit dan mendesak agar aturan itu dicabut. Demikian elemen masyarakat juga mendesak pihak rumah sakit mencabut aturan itu. “Jika pihak rumah sakit tidak menggubris, kami GP Ansor menurunkan massa mendemo RS Delta Surya,” ujar Agus.

Agus menambahkan, bukan hanya Ansor saja yang bakal turun jalan. Namun, ormas Islam dan masyarakat Sidoarjo juga akan turun. Dia berharap pihak rumah sakit jangan berlama-lama berpolemik terkait masalah ini.

“Saya kira bukan Ansor saja yang akan turun jalan tapi ormas Islam lainnya. Jadi, segera cabut larangan berjilbab itu. Karena kami khawatir, nantinya masalah ini akan didomplengi isu SARA dan membuat Kabupaten Sidoarjo tidak kondusif,” ujar Agus.

Protes juga dilontarkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo. Menurut Ketua PDM Sidoarjo, sudah seharusnya seorang muslim memakai jilbab. Sehingga, kebebasan beragama harus diberikan kepada setiap orang.

Pihaknya berharap setiap orang tetap menjaga toleransi antar beragama dan memberikan hak bagi seseorang dalam menjalankan keyakinannya. Larangan berjilbab yang diberlakukan RS Delta Surya juga akan menjadi bahasan PDM untuk menentukan langkah selanjutnya.

Desakan agar managemen RS Delta Surya mencabut larangan pegawai berjilbab, juga datang dari kalangan partai-partai di Sidoarjo. DPC PDI-P Sidoarjo mendesak pihak rumah sakit mencabut larangan itu. “Tidak sepatutnya hak-hak beragama dibatasi. Seperti memakai jilbab itu sudah hak umat Islam,” ujar Wakil Ketua DPC PDI-P Sidoarjo Tarkit Erdianto.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo tersebut menambahkan managemen RS Delta Surya jangan menunggu terlalu lama untuk mencabut aturan itu. Sebab, jika dibiarkan berlarut-larut akan terus bermunculan gelombang protes bahkan sampai aksi turun jalan. Karena bukan hanya melanggar HAM, tapi juga undang-undang kebebasan beragama.

Hal yang sama juga diungkapkan Amir Aslichin, dari DPC PKB Sidoarjo. Ketua Fraksi PKB DPRD ini mengatakan, seharusnya pihak rumah sakit tidak membuat aturan yang menyebabkan terampaskan hak-hak seseorang dalam menjalankan agamanya. Sebab, dalam undang-undang sudah diamanatkan, setiap orang diberi kebebasan memeluk agama. “Kebijakan melarang pegawai memakai jilbab sangat salah. Sebab di Indonesia, kebebasan beragama dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.

Pihak managemen RS Delta Surya enggan berkomentar terkait masalah ini karena masih dirapatkan dengan Dewan Pengurus serta jajaran direksi. Dalam dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sidoarjo, Senin 24 Januari lalu, Direktur Utama RS Delta Surya Dawam Wahab mengaku dia tidak bisa memutuskan mencabut aturan itu karena masih menunggu keputusan dari Dewan Pengurus RS Delta Surya. Dia menyanggupi dalam 7 hari bisa memberikan jawaban ke Komisi D terkait desakan untuk mencabut larangan pegawai berjilbab.

Sebelumnya seorang karyawati Rumah Sakit (RS) Delta Surya, Sidoarjo, yang menjadi korban larangan berjilbab, Nurul, mengadu ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

“Kami sudah lama memberikan konsultasi hukum kepada sekitar 40-an karyawati, tapi seorang dari mereka itu meminta kami mendampingi untuk melakukan upaya hukum,” kata Direktur LBH Surabaya M Syaiful Aris SH.

Setelah menerima pengaduan karyawati Nurul yang datang ke Kantor LBH Surabaya dengan didampingi suaminya, ia menegaskan bahwa larangan berjilbab itu merupakan pelanggaran HAM.

“Karena itu, kami akan meminta pemerintah setempat untuk segera menyelesaikan kasus yang dialami mereka, apalagi para karyawati itu sudah melapor ke DPRD dan Disnaker Sidoarjo,” katanya.

Dalam pekan ini, Disnaker Sidoarjo akan mempertemukan puluhan karyawati RS Delta Surya, Sidoarjo, yang menjadi korban larangan berjilbab itu dengan manajemen rumah sakit itu.

“Kami akan mendorong rumah sakit untuk menghargai hak seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya. Bila hak itu dilanggar berarti pihak rumah sakit melanggar HAM,” ujarnya.

DPRD Kabupaten Sidoarjo sebelumnya memberikan tenggat waktu selama sepekan kepada RS Delta Surya untuk menyelesaikan kasus larangan kepada karyawati untuk memakai jilbab selama menjalankan tugas di RS itu.

“Kami telah melakukan dengar-pendapat, akhirnya pihak rumah sakit bersedia untuk melakukan pembenahan peraturan perusahaan terkait dengan pakaian seragam karyawan, khususnya yang berjilbab,” kata Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Mahmud.

Di rumah sakit tersebut terdapat sekitar 40 karyawati yang mengenakan jilbab, kemudian dilepas ketika berada di rumah sakit pada saat bekerja.

Sementara itu, Wakil Direktur Rumah Sakit Delta Surya Hariono saat dihubungi melalui ponselnya tidak merespon.

-Suaramedia.com

Perihal mahesya
pengangguran

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: