Membuka Jalan Pemakzulan

KONSPIRASInews – MAHKAMAH Konstitusi kembali membuat terobosan. Kali ini, mahkamah memperingan syarat usulan penggunaan hak DPR menyatakan pendapat.

Itu diperingan dari semula harus disetujui 75% anggota DPR menjadi cukup disetujui 50% plus satu anggota DPR.

Syarat 75% itu diatur dalam Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam sidang yang digelar pada 12 Januari, mahkamah membatalkan ketentuan itu. Alasan mereka syarat tersebut tidak sejalan dengan prinsip checks and balances yang dianut UUD 1945.

Memenuhi syarat 75% anggota DPR merupakan syarat berat. Itu dibikin berat untuk mencegah pemberhentian presiden di tengah jalan sesuai dengan Pasal 7A UUD.

Pasal 7A UUD menyatakan presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Usulan DPR kepada MPR untuk memberhentikan presiden harus melewati mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat. Hak itulah yang dikerangkeng dengan syarat berat.

Mahkamah Konstitusi telah meringankan syarat itu. Itulah sebabnya keputusan mahkamah dianggap sebagai pembuka pintu masuk pemakzulan.
Pemakzulan secara konstitusional merupakan jalan damai ketimbang dilakukan people’s power yang berdarah-darah. Dari sudut pandang ini, pemakzulan konstitusional justru solusi terhormat daripada presiden dijatuhkan secara paksa oleh parlemen jalanan seperti menimpa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Sekalipun diringankan, pemakzulan tetaplah bukan urusan gampang. Ia harus menempuh jalan panjang seperti diatur dalam Pasal 7B UUD.
Dakwaan melanggar hukum kepada presiden oleh DPR, misalnya, memerlukan kuorum dua pertiga dari seluruh anggota DPR dan didukung dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir. Pendapat DPR itu harus dibuktikan Mahkamah Konstitusi. Kendati telah terbukti, MPR hanya
dapat mengeksekusi setelah memenuhi kuorum tiga perempat dari anggota MPR dan disetujui dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Sekalipun tetap panjang jalan menuju pemakzulan, keputusan Mahkamah Konstitusi itu telah mengembalikan DPR kepada fitrah mereka sebagai pengawas dan bukan ajudan presiden. Kini terbuka peluang yang lebih lebar bagi DPR memakai hak menyatakan pendapat untuk kasus-kasus besar yang selama ini macet seperti megaskandal Century.

Akan tetapi, pemakzulan haruslah menjadi pilihan paling akhir setelah semua kritik dilontarkan, tetapi tiada diindahkan. Pemakzulan menjadi pilihan yang apa boleh buat, yang tak bisa lain harus dilakukan, karena sang presiden tak sanggup lagi berbuat apa pun untuk bangsa dan negara.

Singkat kata, pemakzulan dilakukan karena tak ada lagi hope, tak ada lagi harapan.

-Media Indonesia.com

Perihal mahesya
pengangguran

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: